REFORMASI MANAJEMEN LAPAN BERBASIS E-GOVERMENT

by Chusnul Tri Judianto


Posted on 23 December 2017 at 04:27 pm



Dalam rangka menyatukan visi Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) dalam melakukan transformasi digital dalam layanan manajemen dan informasi hasil litbang penerbangan dan antariksa untuk mewujudkan LAPAN unggul indonesa maju dan LAPAN melayani Indonesia Mandiri, maka seluruh pejabat pengambil keputusan bersatu menyatukan tekad dan semangat dalam merombak paradigma lama terkait layanan pemerintahan yang lambat, panjang prosedurnya dan tidak terukur kinerjanya dengan paradigm baru yaitu “satu layanan penerbangan dan antariksa yang terstruktur dan terukur”. Layanan dengan paradigma baru ini mengindikasikan akan adanya peningkatan kemudahan akses masyarakat pengguna terhadap informasi penerbangan dan antariksa, terjadinya perubahan penggunaan kanal komunikasi manual menjadi penggunaan kanal komunikasi digital dengan menggunakan media sosial seperti official website, Facebook, instragram dan portal-portal khusus untuk layanan informasi penerbangan dan antariksa. Sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pengguna akan dilakukan percepatan proses perubahan sistem layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada sistem satu layanan penerbangan dan antariksa bagi masyarakat pengguna.

Dalam kegiatan selama tiga hari tersebut, dilakukan secara bersama sosialisasi dan FGD dalam perubahan mindset terkait rencana pelaksanaan transformasi teknologi digital dalam layanan manajemen dan litbang penerbangan dan antariksa yang menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) merujuk pada sistem SPBE yang dikembangkan oleh pemerintah dalam hal ini KemenPAN-RB. Acara tersebut dipimpin langsung oleh kepala LAPAN Prof. Dr. Thomas Djamalludin, M.Sc yang didampingi oleh Sestama LAPAN Drs. IL. Arisdiyo, M.Si dan para Deputi Teknis. Dalam kesempatan itu kepala pusat teknologi informasi dan komunikasi (PUSTIKPAN-LAPAN) Chusnul Tri Judianto mengulas kesiapan LAPAN dalam menghadapi proses evaluasi SPBE. Beliau menjelaskan bahwa saat ini LAPAN telah memiliki infrastruktur dan legalitas pelaksanaan kegiatan TIK untuk implementasi SPBE seperti adanya layanan publik berbasis elektronik yang dikendalikan oleh unit kerja setingkat eselon-2 (direktorat), memiliki Komite Teknologi Informasi sesuai Perka LAPAN No.162/2016 tentang pembentukan komite TI LAPAN, Chief Information Officer (CIO) sesuai Perka LAPAN No.163/2016 tentang penetapan pejabat pengelola teknologi informasi LAPAN, penataan web resmi LAPAN dalam Perka LAPAN No.4 tahun 2016 tentang pengelolaan situs web LAPAN. Disamping memiliki fasilitas Network Operation Centre (NOC), data centre, jaringan internet dan VPN terintegrasi, kendali jaringan mandiri, sistem keamanan informasi terintegrasi nasional, security Operation Centre (SOC), Data Recovery Centre (DRC) untuk beberapa aplikasi utama dan telah memiliki rencana strategis 5 tahun terkait investasi TIK, pengembangan infrastruktur TIK, Tata kelola TIK dan Sistem Informasi yang tertuang dalam Information Technology Master Plan 2014-2018 (ITMP) yang telah ditetapkan dengan Perka LAPAN No.11 tahun 2014 tentang Rencana Strategis Teknologi informasi dan Komunikasi LAPAN 2014-2018 yang saat ini sedang dilakukan evaluasi kembali validitasnya untuk pelaksanaaan hingga 2019. Beberapa penyempurnaan sistem software aplikasi, hardware keamanan informasi dan data base masih terus dilakukan agar supaya layanan pemerintahan berbasis elektronik dapat dijalankan dan digunakan oleh masyarakat umum, akademisi dan instansi pemerintah terkait dengan baik.

Selain kegiatan tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja Litbang terkait capaian Quick Wins yang ditetapkan tahun 2017 dan rencana Quick Wins 2018 yang langsung dipimpin oleh Kepala LAPAN, evaluasi kinerja keuangan yang sistem pelaporannya telah menggunakan aplikasi online (www.siforenmonev.lapan.go.id), pengembangan sistem manajemen SDM melalui aplikasi online  (www.simpeg.lapan.go.id) juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai basis dalam melakukan perubahan lebih lanjut di tahun 2018.

Untuk memperkuat semangat reformasi birokrasi di lingkungan LAPAN dan peningkatan kinerja aparatur negara serta kinerja pelaksanaan proses pengadaan yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan layanan, maka dalam kegiatan tersebut juga dilibatkan nara sumber untuk berbagi informasi dari KemenPAN-RB yang diwakili Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akutanbilitas dan Pengawasan  bapak Muhammad Yusuf Ateh, Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wil.1, bapak Yulianto Prihandoyo dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) dan bapak Aidu Tauhid SE. MSi, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan PNS dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

(CTJ-2017)